Putu BKSAP Dalam Forum Parlemen Blue Economy
NewsUpdate – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menjelaskan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong konsep blue economy karena kedua negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan. Makanya, kata dia, tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity plus Inclusive Development’.
“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific termasuk negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity karena begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam karena laut kami sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita mesti menjaga laut kita, memang blue economic menjadi perlu karena perikanan potensinya disitu,” kata Putu dikutip, Minggu, (28/7/2024).
Kemudian, Putu menjelaskan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan perlu termasuk untuk dibuatkan format kerja mirip blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy bakal menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.
“Bayangkan, Indonesia punya Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali dan juga pulau lainnya. Di Pasifik termasuk begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut termasuk tidak kalah pentingnya, baik dari segi food security. Di mana kami ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang mampu dikonsumsi untuk keperluan food security kita. Makanya, kedepan mesti dijaga keberlangsungan potensi laut kami ini,” ujarnya.
Blue Ekonomi Konsep Mendasar Negara-negara Kepulauan
Selanjutnya, Putu menjelaskan ekonominya termasuk ke depan mesti didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi ini mesti mampu digali untuk keperluan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.
“Terakhir, laut termasuk mesti kami jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya supaya senantiasa berkesinambungan, lestari sepanjang jaman bagi genearsi berikutnya,” sadar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.
Oleh karenanya, Putu menjelaskan konsep blue ekonomi adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang mesti dimainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah udah mengupayakan melaksanakan ini supaya dari parlemen menginginkan terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk tingkatkan konsep blue economy.
“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kami supaya pemerintah nyata-nyata yakin bahwa konsep blue economy bakal mengimbuhkan kesejahteraan terhadap tiap tiap masyarakat, baik Indonesia maupun Negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kami kawal, tetapi tidak mampu cuma kami menggunakan konsep mesti tersedia capacity building, mesti tersedia peningkatan bagaimana kami memaping laut kita,” ungkapnya.
Terpenting, lanjut dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut termasuk mampu memetakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan alam. Jadi, tersedia plate disitu yang bersinggungan mampu sadar konsep ke depan bagaimana memandang potensi alam laut. “Tentu mesti tersedia satu konsep mainstrem untuk melaksanakan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.
Wujudkan Komitmen 100 Miliar Dollar per Tahun
Menurut dia, prinsip 100 miliar Dollar per th. dari negara maju dan negara yang udah disampaikan terhadap 2020 kaya itu mesti dideliver atau diwujudkan berkenaan isu climate chane atau pergantian iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, barangkali udah nyaris 500 miliar US Dollar.
“Pada kala COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar kembali tetapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya keperluan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju mesti berkomitmen, karena Negara Pasifik segera nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kami perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.
Dalam forum ini, Putu menjelaskan Parlemen Indonesia-Pasifik menginginkan menemukan satu kesamaan prinsip sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang mengupas persoalan climate finance, climate found.
“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) supaya resolusi di IPU mengupas perihal bencana ini, mitigasi ini supaya negara maju punya prinsip konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kami bawa termasuk ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) mengambil keputusan bahwa isu perlu adalah isu climate change yang mesti ditekel bersama, ini urgent dan mesti nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.
