Publik Tunggu Perubahan DPR

NewsUpdate – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan bahwa publik menanti perubahan-perubahan yang nyata kecuali DPR RI mendambakan tingkat keyakinan publik naik.

Berdasarkan Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat keyakinan pada lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga. Sedangkan Presiden jadi lembaga yang sangat dipercayai sebab berada di peringkat pertama.

“Bukan jargon yang ditunggu publik seperti jargon DPR Modern. Publik menanti perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai,” kata Lucius selagi dihubungi di Jakarta, Rabu (29/1/2025) seperti dilansir Antara.

Dia menilai tingkat keyakinan publik pada DPR yang berada di posisi paling rendah tentu bukan kabar yang mengejutkan. Menurut dia, keyakinan publik DPR yang rendah pada survei paling akhir tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029 saja, tapi masih berkenaan dengan periode-periode sebelumnya.

“Dengan kata lain pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali mirip sekali tidak berdampak pada pergantian citra dan kinerja DPR secara kelembagaan,” kata dia.

Kewenangan Berbanding Terbalik dengan Kinerja

Dia menyatakan bahwa sejak jaman reformasi, DPR mempunyai kewenangan sangat besar yang harusnya dijadikan sebagai episentrum perubahan. Faktanya, kekuasaan atau kewenangan besar yang dimiliki berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang terlihat buruk.

Menurut dia, perihal yang berkontribusi bagi buruknya keyakinan publik pada DPR adalah kinerja di dalam menggerakkan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Beragam faktor integritas bagian serta kebijakan internal DPR, menurut dia, sering memantik kritikan publik yang mengakibatkan antipati.

“DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon. Karena di dalam banyak isu publik, DPR justru melupakan rakyat dan bersekutu dengan elit,” kata dia.

Tunggu Komitmen Nyata

Untuk itu, menurut dia, publik menanti komitmen nyata DPR untuk membuktikan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara berarti di dalam setiap pembahasan regulasi.

“Komitmen DPR untuk jadi lembaga pemirsa kinerja pemerintah jangan hingga dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah,” katanya.