Belum Ada Pembatasan BBM Bersubsidi Ungkap Jokowi
NewsUpdate – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah pemerintah bakal lakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jadi 17 Agustus 2024. Jokowi menyebut dirinya belum menggelar rapat untuk menentukan perihal tersebut.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada anggapan ke sana (pembatasan BBM bersubsidi). Belum rapat juga,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan konsep pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dia menyebut pembatasan itu bakal di awali pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Diketahui, ada konsep untuk menghalangi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini tetap tunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014.
Kurangi Polusi
Dia mengatakan, pembatasan BBM subsidi jadi keliru satu cara untuk kurangi mengonsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurutnya, perihal itu bersamaan bersama peralihan dari BBM ke bioetanol.
“Kemudian masalah penggunaan bensin, kami kan saat ini merencanakan ini rela mendorong segera bioetanol masuk mengambil alih bensin,” ujar Menko Luhut lewat akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Tujuannya, untuk kurangi jumlah polusi yang mencemari udara. Dia mengatakan, pada konteks ini bakal tercipta sebuah efisiensi anggaran.
“Supaya polusi hawa ini terhitung bisa dikurangi cepat, sebab sulfur yang ini kan lebih dari 500 ppm ya, kami rela sulfurnya itu 50 ppm lah. Nah ini saat ini ulang diproses dijalankan oleh Pertamina. Nah kecuali ini semua terjadi bersama baik dari situ saya kira kami bisa menghemat lagi,” ungkap Luhut.
Sederet fungsi dari Pembatasan BBM Subsidi
Menko Luhut mengatakan, PT Pertamina (Persero) udah jadi mempersiapkan penerapan pembatasan itu. Dia menghendaki pada 17 Agustus 2024 ini, orang yang tak terhitung penerima subsidi tak bisa ulang menggunakannya.
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, saat ini Pertamina tengah mempersiapkan dan saya menghendaki 17 Agustus ini kami udah bisa jadi di mana orang yang tidak berhak bisa subsidi itu bakal bisa kami kurangi, kami hitung di situ,” kata dia.
Dengan pembatasan tadi, dia mengaku bakal turunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara. Alhasil, ikut terhitung kurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
“Dan itu terhitung bakal menghemat (biaya) kebugaran hingga Rp38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebetulnya banyak sekali efisiensi di negeri ini yang bertahap saat ini tengah dibereskan,” tegas Menko Luhut.
