Luas IKN Empat Kali Yang Di Jakarta
NewsUpdate – Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menyatakan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru berjalan 15 % selagi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia terhadap 17 Agustus 2024 mendatang.
Grace menyampaikan bahwa progres 15 % berikut merupakan total total pembangunan di IKN.
“IKN ini kan program jangka panjang, dapat 15-20 th. (pembangunannya). Saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 % itu dari keseluruhan,” ucap Grace Natalie kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Menurut dia, pembangunan IKN sesungguhnya butuh selagi yang lama karena luasnya empat kali dari Jakarta. Untuk fase pertama, pembangunan IKN akan difokuskan untuk Istana Negara, gedung-gedung kementerian, serta infrastruktur penunjang seperti air dan listrik.
“IKN itu luasnya 4 kali jakarta, ini proyek besar sekali,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur baru rampung 15 % selagi pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terhadap 17 Agustus 2024.
Adapun Upacara HUT ke-79 RI nantinya akan digelar di dua lokasi yakni, IKN dan Istana Merdeka Jakarta.
“Jadi jangan memikirkan kami upacara 17 Agustus itu sudah menjadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung sepenuhnya secara total kemungkinan ya 15 % (rampung),” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Jokowi Prediksi Pembangunan IKN Butuh 20 Tahun
Dia menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak dapat rampung cuma 2 hingga 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya butuh selagi hingga 20 tahun.
“Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 th. 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 th. (baru selesai),” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Jokowi, pemerintah butuh perlindungan investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN cuma dapat membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
“(IKN) Ini tetap butuh investasi, tetap butuh investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang tengah kami kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100 % dari APBN,” tutur Jokowi.
