Menag Yaqut Tantang PKB Pecat Dirinya

Menag

Menag Yaqut Tantang PKB Pecat Dirinya

Menag
Menag Yaqut Tantang PKB Pecat Dirinya

NewsUpdate, Menag – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum secara formal dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dirinya telah mulai kehilangan keanggotannya di PKB.

“Saya sebenarnya belum pernah dipecat secara resmi,” kata Yaqut sementara diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

“Tapi telah kehilangan standing keanggotaan namun aku belum menerima surat hingga saat ini kita tunggu,” sambung dia.

Oleh gara-gara itu, dia mengaku dapat menanti proses pemecatannya secara formal oleh DPP PKB. “Jadi terkecuali aku dipecat, aku menanti pemecatannya, bagaimana,” tuturnya.

Sebelumnya, Waketum PKB Hanif Dhakiri, memastikan pihaknya tidak dapat mengundang Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hingga Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada Muktamar di Bali yang digelar pada 24-25 Agustus 2024.

“Pak Effendy Choirie ya tentu nggak diundang gara-gara pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan telah kampanye partai lain dan lebih-lebih menyerang dan mengakibatkan kerusakan kehormatan partai di publik,” kata Hanif Dhakiri.

Muktamar Tandingan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai, tak kasus terkecuali laksanakan Muktamar tidak cuman Muktamar di Bali. Namun, dia menegaskan, bukan dirinya yang menginisiasi.

“Soal Muktamar di Bali kan telah selesai dan aku kira tidak ada tandingan kok, aku kira loh ya namun terkecuali ada Muktamar lagi ya barangkali aja, dan itu boleh dalam mekanisme politik boleh aja, aku enggak tahu. Tapi aku enggak menginisiasi,” kata Yaqut, sementara diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, Yaqut menyebut, pihaknya menghormati terkecuali digelar muktamar lagi. Perihal siapa yang dapat diakui, tinggal menyaksikan siapa yang dapat disahkan oleu Kemenkumham.

“Kita hargai saja prespektif yang miliki agenda Muktamar tidak sama dengan yang di Bali, kan tinggal pengesahan di Kemenkumham. Kita menyaksikan saja,” ujar dia.

Yaqut menilai, timbulnya muktamar lagi gara-gara banyak yang mulai kecewa. Lantaran, kehilangan hak demokrasi.

“Tapi aku kira terkecuali ada Muktamar lagi boleh boleh saja. Karena aku terhitung dengar banyak yang kecewa dengan Muktamar tandingan di Bali. Mereka kehilangan hak demokrasi seperti jikalau ketetapan tidak lewat rapat komisi itu jikalau tiba tiba diputuskan itu aja, ada yang telah sebelum Muktamar dipecat diganti dengan pengurus yang lain,” imbuh Yaqut.

NewsUpdate