Menandakan Tidak Gagal Proyek IKN
NewsUpdate, Menandakan – Sekretariat Presiden menggeber persiapan rapat kabinet perdana yang rencananya digelar di IKN pada 30 Juli 2024. Selain kursi, perabotan pendukung aktivitas Jokowi layaknya meja dan lampu, sebagiannya diangkut berasal dari Istana Kepresiden Jakarta menuju Kantor Presiden IKN di Kalimantan Timur.
“Sudah, sudah tengah berlangsung (furnitur), kantor presiden kita sudah siapkan. Kursi-kursi yang dibutuhkan,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap rancangan itu bakal terealiasasi jika persiapan sudah sangat matang. Terutama berkaitan infrastruktur yang mendukung aktivitas rapat.
“Kalau kursinya belum tersedia gimana senang duduk, jaman lesehan, sidang kabinet lesehan,” ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.
Meski begitu, Jokowi tidak menginginkan memaksa untuk langsung berkantor di IKN. Dia kuatir andaikata terburu-buru, malah membawa dampak kualitas pembangunan menurun.
“Semuanya, kesiapan di IKN dan kita tidak senang maksa-maksa yang nanti bakal turunkan kualitas interior kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar benar siap ya aku bakal masuk,” tegasnya.
Rencana Jokowi berkantor di IKN sudah santer terdengar sejak 3 Juni 2024 lalu. Kala itu, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap Presiden Jokowi bakal terasa berkantor di IKN pada Juni atau awal Juli, sesudah pasokan air baku tersedia.
Namun rancangan itu melesat. Jokowi pun bakal mendatangi IKN pada 28 Juli dan menginap sepanjang dua hari, sebelum rancangan rapat kabinet digelar.
Menurut Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono, agenda itu menyiratkan pesan bahwa pembangunan IKN masih konsisten berlangsung. Sidang kabinet ini disebutnya jadi langkah awal pemerintahan baru jaman Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Ini paham sekali Pak Jokowi menginginkan memberi tanda kepada penduduk bahwa pembanguna IKN masih on the track, dan menghendaki bahwa ada bukti berlangsungnya rapat kabinet, pembangunan ini bakal dilanjutkan ke pemeirntahan berikutnya, terutama andaikata dalam rapat kabinet presiden terpilih Pak Prabowo juga ikut rapat,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).
Namun begitu, Ia menghendaki jangan hingga agenda tersebut hanya semata-mata simbolis semata. Jokowi harus menegaskan bahwa substansi pembangunan IKN sangat menunjukkan progres yang baik, terutama terpenuhinya kebutuhan basic layaknya listrik dan air bersih.
“Jangan hingga nanti menyesatkan masyarakat, bahwa secara fisik bisa saja lebih dari satu berasal dari kantor presiden sudah jadi, tapi substansinya terpenuhi nggak, apakah kantor itu sangat bisa digunakan perkantoran sehari hari atau tidak, terutama dalam menggelar rapat kabinet, dalam melaksanakan operasional pemerintah,” ucap dia.
Ia tidak mempermasalahkan Presiden beserta jajarannya menggelar pertemuan perlu tersebut. Namun demikian, harus diperhatikan juga keberadaan pejabat birokrasi yang berada di bawah mereka. Karena mesin penggerak birokrasi bukan hanya berada di pundak jajaran eksekutif.
“Bagaimana dengan pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya sebab mereka yang menggerakkan mesin birokrasi, pejabat eselon satu, dua, apakah mereka sudah mempunyai gedung yang layak, penginapan yang layak, agar mereka bisa ikut mendukung prsiden. Karena tidak bisa saja menggerakkan mesin birokrasi dengan mengandalkan presiden, wapres, dan menteri saja,” kata dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai tersedia kode khusus berasal dari rancangan rapat kabinet perdana Jokowi di IKN. Dia mengatakan kesan pertama yang terlihat ialah bahwa Ibu Kota Negara yang sepanjang ini di Jakarta sudah ubah ke Kalimantan Timur.
“Tapi memang salah langkah berpikirnya. Harusnya kan perangkatnya dulu yang ubah ke sana, kementerian lembaga dulu yang ubah ke sana, baru presidennya belakangan. Kalau ini kan nggak, birahi politik Pak Jokowi, kepentingannya lebih banyak kepada pencitraan saja,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).
Selain itu, rapat kabinet di IKN jadi bukti bahwa proyek strategis nasional ini tidaklah gagal. Meski sepanjang ini diakuinya baru 15 prosen kala nanti HUT ke-79 RI digelar. “Ini kan menunjukkan kegamangan, keragu-raguan aku melihatnya,” kata dia.
Trubus mengaku mendapat informasi berkaitan keberlanjutan pembangunan IKN. Dia menuturkan, berasal dari bocoran yang diterima, tim Prabowo masih simpang siur mengindikasikan bahwa program-program PSN itu agak dikurangi agar tidak membebani APBN.
“Dia lebih tekankan makan siang gratis, tekankan visinya. Dia jadi nggak senang pikirkan dengan urusan PSN, dalam praktiknya keberlanjutan itu kan tidak mendukung situasi APBN nya,” ujar dia.
Menandakan – Bisa Gaet Investor ke IKN
Selanjutnya, kata Trubus, bisa jadi rapat kabinet perdana di IKN ini sebagai trick Jokowi untuk menggaet investor. Sebab sepanjang ini , Pembangunan IKN masih banyak ditopang oleh APBN.
“Perpres 75 berkenaan kemudahan IKN itu pada kelanjutannya tidak beri tambahan animo investor untuk berdatangan ke sana,” kata dia.
Karena itu, menurutnya, jalan paling baik dalam membangun IKN itu hendaknya ditunaikan secara bertahap cocok kebolehan APBN. Tidak harus memaksa dengan langkah memanfaatkan utang asing yang membawa dampak beban keuangan negara jadi berat.
“Kalau memang niatnya senang membangun nggak usah gagah gagahan, terasa menginginkan tersedia legacy, tersedia warisan, eggak usah. Dibangun saja, paling tidak 10 tahun lah disiapkan, baru nanti dipindahkan,” kata dia.
“Hutang kita sudah Rp 8.000 triliun utang negara, belum utangnya BUMN, lebih gila lagi,” kata Trubus.
Peneliti Populi Center Usep S. Ahyar menilai rapat perdana ini beri tambahan lambang berasal dari Jokowi untuk menepis persepsi publik bahwa pembangunan IKN itu gagal. Meski meleset berasal dari target, proyek ini masih tetap berjalan.
“Jadi Pak Jokowi menginginkan menunjukkan (proyek IKN) nggak (gagal) kok, nggak jauh-jauh sangat melenceng, ini bisa kok,” ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).
Presiden Jokowi, lanjut Usep, seolah beri tambahan kode kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bisa menggelar rapat di IKN. Rapat perdana ini diinginkan tidak jadi yang pertama dan terkahir.
“Ini beri tambahan tanda bahwa IKN itu sudah resmi lho, undang-undangnya sudah ada, selanjutnya lantas aktivitas pemerintahan juga sudah kita mulai. Ya teruskan ya,” ujar Usep.
“Sidang kabinet di IKN, ya jangan hingga jadi yang pertama dan terakhir gitu kan. Kalau Pak Jokowi menginginkan mengatakan Pak Prabowo ini sidang kabinet pertama, selanjutnya lantas jika tersedia yang pertama harus tersedia yang kedua, ketiga, keempat. Jangan hingga jadi yang pertama dan terakhir gitu kan,” dia menjelaskan.
Selain itu, ada simbolisasi rapat di IKN menunjukkan tersedia sesuatu yang salah berasal dari tujuan atau tersedia sesuatu yang tidak diinginkan berasal dari pencapaian ini. Sehingga harus membutuhkan simbolisasi.
“Karena memang jika dicermati kondisinya memang kan sangat enteng dicermati apa progresnya di masyarakat. Tapi Pak Jokowi sepertinya perlu memperjelas membawa dampak terang bahwa ya tersedia sesuatu yang kurang, kan gitu ya,” ujar dia.
Usep meragukan rapat kabinet ini bakal konsisten berlangsung di IKN. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bersikap realistis dalam melanjutkan megaproyek tersebut.
“Kalau pun senang dilanjutkan ya aku kira targetnya tidak layaknya Pak Jokowi, tapi jangka panjang, itu kan bisa saja. Jadi jika memandang berasal dari pernyataan, lantas baik pidato Pak prabowo atau pun yang pendukungnya, bermakna jadi kan harus dicermati secara realistis juga jika menurut saya, tidak hanya semata-mata artistik, meninggalkan legacy Pak Jokowi, aku kira Pak Prabowo tidak mempunyai keperluan meninggalkan legacy itu,” paham dia.
Bagi Prabowo, kata Usep, kelanjutannya bakal mempertimbangankan realitas antara pembangunan IKN dengan program prioritasnya. Apakah IKN atau kah membangun ekonomi rakyat untuk menyelamatkan rakyat yang kala ini kondisinya sulit.
“Beberapa situasi kemiskinan andaikata belum bisa diselesaikan, soal infrastruktur juga, kan ini menyedot, soal utang juga, ya ini kan yang harus dipertimbangkan untuk lantas menyita kebijakan-kebijakan yang lebih realistis. Mana prioritas yang harus langsung dikerjakan, mana yang secondary dan lain sebagainya,” paham dia.
Karena itu, menurut Usep, tidak tidak mungkin Prabowo Subianto bakal mengoreksi kebijakan berasal dari pemerintahan Jokowi. Karena Prabowo memandang tujuan pembangunan IKN tersebut sangat jauh.
“Ada (potensi dikoreksi), sebab ya itu, memandang tujuan yang jauh berasal dari ambisi awal, juga patut untuk dikoreksi, direvisi, ditinjau ulang. Itu yang aku lihat,” dia menandaskan.
Menandakan – Titik Awal untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
Sedangkan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai rapat ini jadi tidak awal yang harus dilanjutkan Prabowo Subianto. Meski pun secara infrastruktur belum rampung secara sempurna.
“Sekalipun infrasturkturnya belum terbangun 100 persen, ekosistemnya belum terbangun, tapi secara simbolik andaikata IKN sudah ditempati sebagai kantor presiden tentu harapannya presiden dan wakil presiden terpilih di lima tahun yang bakal singgah dan sesudah itu harus hukumnya menduduki IKN sebagai salah satu ibu kota,” ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).
“Kan di situ kekuasaan politiknya, sebab Jokowi sepertinya tidak senang IKN ini hanya proyek yang diseriusi Jokowi tapi lantas tidak bisa dilanjutkan oleh presiden-presiden setelahnya,” dia mengimbuhkan.
Namun begitu, yang jadi kasus ialah siapa yang siap untuk berkantor di IKN. Lantaran hingga kala ini, belum tersedia pengakuan baik berasal dari Presiden dan wakil presiden terpilih, maupun aparatur pemerintah yang mengungkap kesiapannya untuk tinggal di IKN.
“Yang jadi problem itu sekitar siapa yang siap ngantor di IKN. Apakah presideh terpilih, apakah wakil presiden terpilih, apakah ASN, apakah menteri-menteri yang lainnya itu siap di IKN? Per hari ini belum tersedia tanda-tanda bahwa seluruh aparatur kekuasaan negara, juga presiden dan wakil presiden terpilih itu, senang tinggal di IKN. Belum tersedia tanda-tanda ke situ,” dia menandaskan.
Menandakan – Progres Pembangunan IKN
Ibu Kota Nusantara (IKN) melaksanakan tes pengaliran air (running test ke-3) berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN sejak Sabtu (20/7/2024) hingga Senin (22/7/2024) dini hari.
Tes ini merupakan bagian perlu dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa sesudah running test pengaliran berhasil, kini tengah ditunaikan pengurasan proses dan jaringan.
Sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menanggung kualitas air minum yang baik, cocok standar kesehatan yang berlaku.
Basuki menghendaki pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku bisa beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.
Menurut informasi Kementerian PUPR, SPAM Sepaku terdiri berasal dari IPA berkapasitas 300 liter per detik, pipa transimisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.
SPAM Sepaku tahap I ditargetkan bakal melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya layaknya hotel, sekolah, pertokoan dan tempat tinggal sakit.
IKN Tuntas Pasang Bilah Sayap Garuda
Proses pemasangan bilah sayap Garuda pada Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) tuntas ditunaikan seluruhnya. Informasi ini diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam sebuah rilis video resmi pada Minggu malam, 21 Juli 2024.
“Alhamdulillah, malam ini kita memandang pelaksanaan pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini,” ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip berasal dari rilis video tersebut, Senin (22/7/2024).
Adapun proses pemasangan bilah sayap Garuda di Kantor Presiden di IKN ini terasa ditunaikan sejak paruh kedua 2023. Bilah terbuat berasal dari kuningan dengan wujud kepakan sayap sepanjang 200 meter dengan tinggi 76 meter dan lebar 30 meter.
Selain Kantor Presiden, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi mengungkapkan, salah satu bangunan yang bakal selesai dalam kala dekat adalah Istana Negara. Tempat presiden bekerja ini bisa beroperasi fungsional pada akhir Juli 2024.
“Kita bisa memandang bahwa Istana Negara nanti akhir Juli bakal fungsional,” ujar Imam lebih dari satu kala lalu.
Sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utamanya bisa fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk Lapangan Upacara sudah berguna 100 prosen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN.
Lapangan tersebut mempunyai kapasitas besar agar bisa menampung 8.000 orang. “Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, seluruh sudah berguna 100 prosen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI,” imbuh Imam.
Progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN per 4 Juli sudah raih 82,73 persen. Sedangkan, progres pembangunan Kantor Presiden sudah raih 88,54 persen.
Kementerian PUPR bakal melaksanakan test plus commisioning atau uji coba pada Istana Negara, Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Juli.
“Juli ini adalah memang bulan yang kita sebut sebagai test plus commissioning, jadi bulan uji coba agar pada Agustus bersih,” pungkas Imam.
Persiapan HUT ke-79 RI di IKN
Tim Komunikasi antar Kementerian/Lembaga untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) konsisten mengecek kesiapan jelang seremoni perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H Sumadilaga menjelaskan, beraneka progres pertumbuhan terkini pembangunan IKN. Mulai berasal dari kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur air untuk mendukung kelancaran perayaan upacara 17 Agustus.
“Di IKN sudah tersedia sumber air baku, selain itu tersedia sumber lain yakni Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku adalah 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik,” terang Danis dalam info tertulis, Sabtu (20/7/2024).
Danis mengungkapkan, untuk tahap satu sumber air baku yang bakal digunakan bersumber berasal dari Intake Sepaku.
“Ini yang bakal diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake, lantas dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Dari sana didistribusi ke tiap tiap persil tiap tiap gedung yang jadi air bersih yang nanti digunakan di IKN,” ungkapnya.
Selain itu, Danis menjelaskan, tol berasal dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan bisa difungsikan pada 17 Agustus 2024.
“Pada kala ini Kementerian PUPR tengah membangun tol yakni sesi 3A, 3B dan 5A yang Insya Allah progresnya rata-rata sudah 90 persen. Itu bakal kita fungsionalkan satu jalan dengan tiap-tiap tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN,” ujar dia.
Saat ini, perjalanan darat untuk hingga ke IKN berasal dari Balikpapan tidak cukup lebih dua 1/2 jam. Melalui tol baru, perjalanan darat bisa ditempuh dengan satu jam perjalanan darat.
“Kalau berasal dari Balikpapan tadi membutuhkan dua 1/2 jam, terasa tol fungsional itu sekitar satu hingga satu 1/2 jam, agar kita menghemat satu 1/2 jam. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi,” imbuh Danis.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi di awalnya menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur baru rampung 15 prosen kala pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Adapun Upacara HUT ke-79 RI nantinya bakal digelar di dua lokasi yakni, IKN dan Istana Merdeka Jakarta.
“Jadi jangan berkhayal kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak layaknya itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung seutuhnya secara total bisa saja ya 15 prosen (rampung),” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Dia tekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa rampung hanya 2 hingga 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya membutuhkan kala hingga 20 tahun.
“Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun (baru selesai),” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah membutuhkan perlindungan investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN hanya bisa membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
“(IKN) Ini masih membutuhkan investasi, masih membutuhkan investor berasal dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang tengah kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban berasal dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh sebab itu 100 prosen berasal dari APBN,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI bakal digelar di IKN, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin bakal hadir di halaman Istana Merdeka Jakarta.
