Menteri Agama Usual Biaya Haji
NewsUpdate – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji 2025 sebesar Rp 93, 38 juta. Usulan itu disampaikan didalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (30/12/2024).
Menurut Nasaruddin, besaran usulan itu berdasarkan pergantian valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat pada rupiah.
“Untuk th. 1446 Hijriah dan 2025 masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99,” kata Nasaruddin didalam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12/224).
“Pada usulan BPIH th. 1446 Hijriah atau 2025 ini, kita masih mengusulkan manfaatkan analisis nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS pada rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini menyita standarnya,” sambungnya.
Dari total BPIH itu, lanjut Nasaruddin, kuantitas cost yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp65.372.779,49 atau sebesar 70 persen dari total BPIH.
Sementara nilai faedah yang diusulkan oleh Nasaruddin untuk cost haji 2025 yakni Rp28.016.905,5 atau 30 persen dari total BPIH.
Sebelumnya, Nasaruddin mengatakan kuantitas kuota haji Indonesia 2025 tidak mengalami pergantian dari 2024 yakni sebanyak 221 ribu orang sebelum saat mendapat kuota tambahan.
Wamenag Janji Tak Ada Pengalihan Kuota Tambahan di Haji 2025
Kementerian Agama dibawah kepemimpinan Nasaruddin Umar meyakinkan tak akan mengalihkan kuota tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Mulanya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan hasil pelaksanaan ibadah haji 2024 ke Komisi VIII DPR RI. Dia mengatakan, segala bentuk penyalahgunaan ketentuan yang berjalan di pelaksanaan haji 2024 jadi tanggung jawab menteri agama di awalnya yakni Yaqut Cholil Qoumas.
“Setiap akhir pelaksanaan haji itu kan harus tersedia laporan. Kebetulan Menteri yang di awalnya enggak sempat ngelaporin. Maka Menteri yang baru melaporkannya. Dan itu sudah diselesaikan. Dan hal-hal yang belum cocok aturan, itu tentu bukan kita yang bertanggung jawab pas itu,” kata Syafi’i, pas diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Namun, dia pun menegaskan, pihaknya siap memperbaiki penyalahgunaan ketentuan supaya tidak terulang dipelaksanaan haji 2025.
“Jadi disepakatin didalam analisis itu merupakan tanggung jawab Menteri yang sebelumnya. Tapi kita siap memperbaikinya untuk th. ini,” mengerti dia.
Saat ditanya tentang apa saja yang menyalahi aturan, Syafi’i pun menyinggung soal pengalihan kuota tambahan bagi jemaah haji reguler untuk jemaah haji khusus.
“Misalnya pernah yang konsen diperhatikan Pansus itu kan kuota tambahan itu tidak mengikuti Undang-Undang no 8, bahwa harus 8 persen. Tapi kan sesudah itu Menteri menyita diskresi 50 persen reguler, 50 persen khusus,” mengerti dia.
“Paling tidak kesiapan pelaksanaan haji reguler yang kemungkinan dengan tambahan yang begitu besar akan harus persiapan yang lebih. Mungkin haji khusus lebih siap melaksanakan itu. Tapi selamanya satu kan dianggap tidak mengikuti ketentuan panja, tidak cocok dengan perpres,” sambungnya.
Lebih lanjut, Syafi’i menegaskan, masalah berikut sudah diselesaikan dan kementerian agama sudah berjanji tidak akan ulangilah perihal itu.
“Tapi sudah diselesaikan dengan Komisi VIII dan Pak Menteri berjanji ke depan itu tidak akan terulang lagi,” imbuh dia.
Upayakan Biaya Haji Tahun 2025 Lebih Murah
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan mengupayakan cost Haji 2025 mampu lebih murah, tanpa kurangi kualitas pelayanan yang didapat jemaah. Nasaruddin menginginkan jemaah haji 2025 mampu beribadah dengan nyaman, tenang, dan mendapat pelayanan maksimal.
“Kita mengupas banyak hal, kurang lebih apa yang mampu membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling mutlak terhitung adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan bermakna kurangi kualitas pelayanan,” kata Nasaruddin Umar usai rapat dengan Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024)
“Jadi selamanya tersedia efisiensi efektif, tapi terhitung tidak kurangi kualitas. Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di-warning terhitung bikin kita,” sambungnya.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto berikan perhatian khusus pada penyelenggaraan Haji 2025. Prabowo menghendaki pelaksanaan haji lebih baik, efisien, dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Maka itu kita selaku Menteri Agama diminta sebagai penanggung jawab, sesudah itu BPH itu adalah lebih berbicara kepada hal-hal yang memang teknis. Dan Insyaallah ke depan kecuali ini bagus akan dijadikan semacam type ya untuk pelaksanaan haji akan datang,” jelasnya.