Cak Imin Besok Ketemu Pengurus PBNU
NewsUpdate – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sudah melayangkan pemanggilan pada ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar dengan kata lain Cak Imin.
PBNU bakal memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8/2024) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.
“Hari ini kita layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita melihat apakah dia singgah atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil di dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).
Pemanggilan Cak Imin buntut dari PBNU yang menilai ada masa kepemimpinan Imin di PKB yang sudah melenceng sejak awal didirikannya Partai.
Hal itu berdasarkan temuan Pansus PBNU yang dipimpin oleh Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.
Menurut Pansus PBNU, semenjak PKB dipimpin oleh Cak Imin sudah persoalan yang dikantongi keliru satunya pengebiran posisi Dewan Syuro di PKB.
Menurut Pansus PBNU, pembentukan Dewan Syuro di PKB merupakan representasi kiai sepuh mempunyai kewenangan penuh. Hanya saja sejak dipimpin oleh Cak Imin, Dewan Syuro dianggap sebagai pajangan di etalase saja.
Pelbagai kewenangan Dewan Syuro yang harusnya menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan termasuk ikut diberi tanda tangan surat-surat keputusan penting lama kelamaan dipreteli oleh Imin.
Selain Cak Imin, PBNU termasuk pada mulanya sudah menghendaki info dari Sekjen PKB Hasanuddin Wahid; mantan Sekjen PKB Lukman Edy; dan juga pelaku peristiwa berdirinya PKB Effendy Choirie dan Ketua Umum Muslimat yang termasuk pelaku peristiwa berdirinya PKB Khofifah Indar Parawansa.
Gus Yahya Sebut PBNU Tak Akan Buat Muktamar PKB Tandingan
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, pihaknya tidak bakal membawa dampak muktamar tandingan di sedang penyelenggaraan Muktamar ke-VI PKB yang bakal ditunaikan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Dia menyebut PBNU adalah organisasi resmi dan hanya bakal mengambil langkah-langkah resmi.
Hal itu dinyatakan oleh Gus Yahya sehabis pertemuan pada PBNU bersama Rais Am dan kyai-kyai NU yang mengkaji mengenai langkah-langkah pengurus besar NU di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).
“Bukan posisinya (membuat muktamar tandingan). NU ini organisasi resmi, ini bukan orang nganggur di jalanan kayak yang kumpul di Bangkalan itu, lain ini. Ini adalah resmi terstruktur semuanya, jadi kita melakukan yang resmi, yang official,” ujarnya.
Gus Yahya termasuk memastikan pihaknya tidak berencana membawa dampak partai baru, kendati pertalian bersama PKB konsisten memanas. Gus Yahya menekankan, pihaknya lebih menekankan untuk melakukan perbaikan di tubuh PKB.
“Membentuk partai baru aku kira tidak (akan) karena ini tahu aspirasinya dari NU ke PKB. Hal-hal yang tidak baik di PKB itu diubah,” ucapnya.
Gus Yahya termasuk menyebut bahwa pihaknya tidak mempunyai cita-cita untuk mengambil alih kepemimpinan di tubuh PKB. Sebab, kata dia, urusan kepemimpinan merupakan urusan internal partai.
“Itu sesungguhnya bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan,” ucapnya.
Yenny Wahid Nilai PBNU dan PKB Punya area Gerak Masing-masing
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menilai PBNU dan PKB mempunyai area gerak berbeda. Sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), PBNU fokus pada ikhtiar kemaslahatan umat, sedang PKB merupakan partai politik yang fokus memperjuangkan kebijakan publik.
“PBNU sebagai organisasi masyarakat berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, sedang PKB berjuang memastikan segala kebijakan publik wajib bertujuan untuk kemaslahatan rakyat,” ujar Yenny Wahid usai bertemu bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Senin (19/8/2024).
Yenny mengutarakan dirinya dan KH Ma’ruf Amin sepakat kecuali PBNU dan PKB merupakan dua entitas publik yang wajib sama-sama dijaga. Menurutnya, keberadaan PKB dan PBNU selama ini sama-sama terbukti beri tambahan kontribusi positif bagi bangsa.
“Intinya kita berdua sepakat NU dan PKB adalah berkah bagi Indonesia, pastinya keduanya wajib dijaga,” katanya.
Yenny mengaku menghendaki kepada KH Ma’ruf Amin sebagai sesepuh NU untuk sanggup jadi jembatan bagi elite PBNU dan PKB sehingga sanggup berdialog secara independen dan terlepas dari pihak-pihak lain di luar lingkaran NU. Kemandirian ini penting sehingga proses dialog terjadi seimbang dan senantiasa merujuk kepada kepentingan bersama keluarga besar NU.
“Jangan hingga dipengaruhi kepentingan pihak-pihak luar yang tambah membawa dampak masalah berkesinambungan dan berdampak luas,” katanya.